Humbang Hasundutan — Senin 08 Desember 2025 Ribaknews.id
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH memimpin Apel Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati pada Senin, 8 Desember 2025. Apel ini bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum konsolidasi besar pemerintah daerah pasca bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah Humbang Hasundutan beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa seluruh ASN wajib memasuki fase kerja tanggap darurat panjang. Ia mengingatkan bahwa kondisi masyarakat masih rentan dan memerlukan pelayanan cepat, responsif, dan tepat sasaran. Pemerintah, katanya, tidak boleh menunjukkan tanda-tanda melambat, apalagi setelah publik melihat bagaimana bencana memukul infrastruktur, pelayanan dasar, hingga aktivitas ekonomi warga.
“Pelayanan publik tidak boleh terhambat dalam kondisi apa pun. Kita punya tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah,” tegas Bupati. Ia juga meminta ASN tidak bekerja menunggu perintah, tetapi bergerak proaktif membaca kebutuhan masyarakat. “Jangan menunggu, tapi jemput dan selesaikan persoalan,” ujarnya.
Apel tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Chrstison R. Marbun, Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, hingga seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kehadiran jajaran lengkap tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Humbahas tengah berada dalam fase serius untuk mengamankan pemulihan pasca-bencana.
Konsolidasi Besar Pasca Bencana
Dalam evaluasi singkat di hadapan ASN, Bupati memberikan apresiasi terhadap soliditas lintas instansi, mulai dari perangkat daerah hingga TNI/Polri dan unsur masyarakat yang telah terlibat dalam proses evakuasi, penanganan darurat, hingga pemulihan awal. Ia menilai sinergi tersebut menjadi kunci mengatasi bencana di Humbahas yang dikenal memiliki topografi ekstrem dan rentan longsor.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa fase kritis belum selesai. Bupati meminta seluruh OPD untuk terus memperbarui data kerusakan, data warga terdampak, serta kebutuhan logistik. Laporan berkala dari OPD menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan cepat di tahap pemulihan ini.
Bupati juga mengingatkan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan dukungan sosial harus tetap berjalan meski sebagian fasilitas fisik rusak atau terdampak. Menurutnya, justru pada saat terjadi bencana inilah kualitas pelayanan publik benar-benar diuji.
Rapat Terbatas: Mengunci Instruksi Menjadi Agenda Kerja Teknis
Usai apel pagi, Bupati langsung menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Sekda, para Staf Ahli, para Asisten, pimpinan OPD, para Kabag, serta perwakilan kecamatan terdampak. Rapat ini merupakan langkah cepat menindaklanjuti arahan apel dan mengunci seluruh instruksi menjadi agenda kerja teknis.
OPD yang dilibatkan adalah unit-unit inti dalam struktur penanganan darurat, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan unsur kecamatan. Kehadiran seluruh unsur strategis ini memperlihatkan bahwa Pemkab Humbahas tengah mengatur ulang gerak pemulihan secara lebih terstruktur.
Dalam rapat ini disepakati lima langkah percepatan penanggulangan bencana:
1. Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan dan Logistik
Bupati menekankan distribusi bantuan tidak boleh tersendat. OPD terkait diminta memperkuat koordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan, mengingat beberapa wilayah masih sulit dijangkau akibat akses jalan yang terganggu bencana.
2. Pendataan Lanjutan Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum
Pendataan lanjutan diperlukan untuk memastikan semua kerusakan — baik rumah warga, fasilitas umum, sawah yang terendam, maupun infrastruktur — tercatat dengan akurat. Data ini akan menjadi dasar permohonan bantuan ke provinsi dan pusat.
3. Rehabilitasi Akses Jalan Utama
Dinas PUPR diminta memastikan akses jalan yang sempat terputus segera difungsikan kembali. Mobilisasi alat berat menjadi prioritas agar jalur logistik dapat kembali normal.
4. Dukungan Kesehatan dan Layanan Psikososial
Bupati meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memberi perhatian khusus bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Pemerintah juga akan memperkuat layanan psikososial untuk mengurangi trauma warga.
5. Pemulihan Proses Belajar Mengajar
Dinas Pendidikan diminta memastikan sekolah yang terdampak segera mendapatkan penanganan. Proses belajar mengajar tidak boleh berhenti terlalu lama agar tidak terjadi learning loss berkepanjangan.
ASN Diminta Jaga Etos Kerja dan Kekompakan
Bupati menutup arahannya dengan menegaskan pentingnya menjaga disiplin dan kekompakan ASN. Menurutnya, pemulihan bencana tidak bisa mengandalkan satu-dua OPD saja, tetapi membutuhkan kerja simultan semua perangkat daerah.
“Keselamatan dan pemulihan masyarakat adalah prioritas utama. Kita harus sigap, cepat, dan tepat,” tegasnya.
Dengan konsolidasi yang kuat serta instruksi yang jelas, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan mampu mempercepat pemulihan pasca-bencana dan memastikan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang optimal.
Jonaer Silaban
Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya
