Humbang Hasundutan, Kamis 6 November 2025 — Ribaknews.id
Kepolisian Resor Humbang Hasundutan (Polres Humbahas) kembali mencatat prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan negara. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige memberikan tiga piagam penghargaan kepada Kapolres Humbahas, AKBP Arthur Sameaputty, S.I.K, atas keberhasilan institusinya dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien pada tahun anggaran 2025.
Informasi ini disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Humbahas kepada awak media, Kamis (6/11/2025), melalui akun resmi Humas Polres Humbahas.
Tiga Penghargaan Sekaligus
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Kasi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) KPPN Balige, Amirudin, yang hadir langsung ke ruang kerja Kapolres Humbahas, Rabu (5/11/2025). Dalam kesempatan itu, Amirudin menyampaikan apresiasi mendalam atas kinerja luar biasa Polres Humbahas dalam mengelola dan merealisasikan anggaran tahun 2025.
Adapun tiga penghargaan yang diterima Polres Humbahas, yakni:
1. Peringkat Pertama Satker Terbaik Pengelola Deviasi Halaman III DIPA Periode Triwulan III Tahun 2025.
2. Peringkat Pertama Satker Terbaik Pengguna Digipay Satu Periode Triwulan III Tahun 2025.
3. Peringkat Ketiga Satker Terbaik Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Triwulan III Tahun 2025.
Ketiga penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi tim KPPN Balige terhadap satuan kerja yang menunjukkan performa optimal dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah pusat. Kriteria utama penilaian mencakup efektivitas penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi belanja, serta penerapan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance).
Apresiasi atas Kerja Tim yang Solid
Dalam keterangannya, Kapolres Humbahas AKBP Arthur Sameaputty, S.I.K., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menilai, capaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh personel yang konsisten menerapkan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap pengelolaan keuangan negara.
> “Hari ini saya menerima tiga penghargaan dari KPPN di bidang pengelolaan anggaran tahun 2025. Ini menjadi bukti bahwa personel Polres Humbahas mampu bekerja secara profesional berkat kerja tim yang hebat dan solid,” ujar Kapolres.
Lebih lanjut, Arthur menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi motifasi bagi seluruh jajarannya untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja keuangan agar semakin efektif dan efisien.
> “Semoga pencapaian ini semakin menambah kepercayaan publik terhadap Polres Humbahas dalam menjaga komitmen pengelolaan anggaran pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Makna Penghargaan dan Dampak bagi Publik
Secara administratif, penghargaan Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan bahwa Polres Humbahas berhasil menjaga ketepatan realisasi anggaran terhadap rencana kerja yang telah disusun. Penghargaan Digipay Satu menegaskan keberhasilan dalam mengoptimalkan sistem pembayaran digital pemerintah yang mempercepat pencairan dana dan meminimalkan risiko penyimpangan.
Sementara itu, peringkat ketiga untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjadi bukti pemanfaatan sistem belanja nontunai yang semakin teratur dan sesuai dengan aturan.
Dari perspektif publik, capaian ini memperkuat citra Polres Humbahas sebagai institusi yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga disiplin dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan tata kelola yang baik, setiap anggaran yang digelontorkan pemerintah diyakini akan berujung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kegiatan operasional, patroli keamanan, dan penguatan pelayanan administrasi publik.
Langkah Ke Depan
Penghargaan dari KPPN Balige menjadi momentum bagi Polres Humbahas untuk terus memperkuat sistem akuntabilitas internal, memperluas penggunaan transaksi digital pemerintah, dan meningkatkan pelatihan bendahara serta pengelola anggaran.
Kedepannya, Polres Humbahas diharapkan dapat mempertahankan peringkat tertinggi pada seluruh kategori penilaian serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya di wilayah hukum Sumatera Utara.
(Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya)
