Tarutung Selasa 21 Oktober 2025 Ribaknews.id
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. (JTP), memimpin rapat bersama Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Petani Milenial, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Taput, Tarutung, Selasa (21/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati JTP menegaskan bahwa RKPD tahun 2026 harus berorientasi pada penguatan ketahanan pangan dan kemandirian petani lokal, sebagai fondasi untuk membangun ekonomi Taput yang berkelanjutan dan mandiri.
“Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran, tetapi pelaku utama di lapangan adalah masyarakat — terutama Petani Milenial dan Kelompok Tani,” ujarnya.
Produksi Lokal Jadi Prioritas untuk Program MBG
Bupati menekankan agar kebutuhan pangan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Taput bersumber dari produksi lokal.
“Kita harus memastikan kebutuhan pangan untuk MBG berasal dari hasil bumi Taput sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dana sebesar Rp187 miliar yang akan berputar melalui program MBG merupakan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di sektor pertanian.
“Kalau ini dikelola baik, maka uang daerah akan berputar di masyarakat. Petani yang menanam, pelaku UMKM yang mengolah, dan Perseroda yang menampung hasilnya,” jelasnya.
Bupati JTP juga meminta agar kelompok tani dan Petani Milenial mampu menangkar benih sendiri, agar Taput mandiri dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari daerah lain.
“Petani Taput harus bisa jadi produsen sekaligus penangkar, bukan sekadar penerima bantuan,” tambahnya.
Perencanaan Berbasis Data dan Dampak Nyata
Dalam kesempatan tersebut, Bupati JTP menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan hasil konkret.
Ia meminta seluruh OPD terkait agar sinkron dalam menghitung kebutuhan pangan MBG dan kemampuan produksi lokal.
“Kalau perencanaan salah hitung, dampaknya bisa domino. Kita harus tahu berapa kebutuhan riil, berapa produksi kita, dan bagaimana rantai distribusinya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa program yang dirancang harus berkelanjutan dan membawa dampak nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Perencanaan tahun ini harus menghasilkan perubahan nyata pada 2026 dan 2027. Bantuan harus diberikan kepada kelompok tani yang benar-benar serius,” ujar Bupati.
Perseroda Didorong Jadi Offtaker Pertanian Daerah
Bupati Taput juga menyoroti pentingnya peran aktif Perusahaan Daerah (Perseroda) dalam menampung dan menyalurkan hasil pertanian lokal.
Ia menyebut Perseroda harus menjadi jembatan antara petani dan pasar, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk program MBG.
“BUMD jangan hanya hidup di atas kertas. Perseroda harus jadi offtaker hasil pertanian rakyat. Kita butuh lembaga daerah yang benar-benar bekerja,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi Taput untuk menstabilkan harga hasil pertanian dan memastikan produk petani tidak terbuang percuma.
Sedikit Tapi Berkualitas: Filosofi Kepemimpinan JTP
Di penghujung rapat, Bupati JTP menegaskan filosofi kerja yang sederhana tapi tegas.
“Kalau satu tahun kita hanya bisa membina 20 kelompok tani pun tidak masalah, asalkan mereka benar-benar berkembang dan menjadi contoh bagi yang lain,” ucapnya.
Pernyataan itu menggambarkan pendekatan manajemen berbasis kualitas, bukan kuantitas.
Taput di bawah kepemimpinan JTP menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari pembinaan kecil yang konsisten dan berdampak.
Taput Maju Berbudaya dan Berkelanjutan
Melalui RKPD 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan arah baru pembangunan daerah — dari konsumsi menuju produksi, dari subsidi menuju investasi produktif.
Sinergi antara Pemerintah Daerah, Petani Milenial, dan Perseroda menjadi kunci mewujudkan ekonomi Taput yang berputar di desa, bukan di luar daerah.
Kebijakan ini menegaskan komitmen Bupati JTP untuk menjadikan Taput daerah agraris yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan, dengan rakyat sebagai pusat penggerak ekonominya.
