ribaknews.id
Samosir – Kamis 25 September 2025
Polemik yang tengah mencuat di DPRD Samosir justru memunculkan tanda tanya baru. Alih-alih memberikan jawaban tegas, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Samosir, Ricky Rumapea, saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis malam (25/9/2025) hanya menegaskan bahwa persoalan tersebut “masih berproses” di internal dewan.
“Kami pelajari dulu… karena semua masih berproses di Bapak/Ibu Dewan. Terima kasih,” ujar Ricky melalui pesan WhatsApp.
Ketika ditanya apakah sudah ada hasil final dari rapat dengar pendapat (RDP) terkait isu tersebut, Ricky kembali menegaskan, “Belum. Masih berproses.”
Jawaban singkat itu justru menimbulkan pertanyaan lebih besar. Publik menganggap DPRD, sebagai lembaga wakil rakyat, seharusnya memberikan kepastian informasi, bukan sekadar pernyataan normatif yang berulang-ulang. Proses politik yang berlarut-larut tanpa transparansi rawan memunculkan spekulasi: apakah ada tarik-ulur kepentingan di balik meja dewan?
Bagi masyarakat Samosir, kejelasan dari DPRD bukan sekadar formalitas. RDP adalah forum resmi untuk mengurai persoalan publik, sehingga hasilnya mestinya bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Namun, jawaban “masih berproses” justru seperti menutup akses informasi.
Sejumlah pengamat menilai sikap DPRD Samosir terkesan mengulur waktu. Padahal, semakin lama keputusan ditunda, semakin besar pula keraguan publik terhadap keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
“Kalau jawabannya hanya ‘berproses’, lalu apa arti RDP yang sudah digelar? Publik butuh kejelasan, bukan sekadar basa-basi birokrasi,” kritik seorang aktivis muda yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini juga memperlihatkan lemahnya komunikasi politik DPRD dengan masyarakat. Dalam era keterbukaan informasi, lembaga legislatif seharusnya proaktif menyampaikan perkembangan isu, bukan menunggu hingga tekanan publik memuncak.
Jawaban normatif dari Sekwan DPRD seolah mencerminkan bahwa lembaga wakil rakyat itu lebih memilih berhati-hati ketimbang transparan. Namun, hati-hati tanpa kejelasan sama saja membiarkan publik berada dalam ruang gelap.
Redaksi menilai, DPRD Samosir mesti segera memberikan informasi yang konkret dan terukur, bukan sekadar retorika “proses”. Tanpa itu, kredibilitas lembaga legislatif di mata rakyat bisa semakin tergerus.
